Samarinda, 22 Juli 2025 — Komisi III DPRD Kota Samarinda menggelar hearing bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda terkait progres realisasi APBD Tahun 2025, serta usulan APBD-P Tahun 2025 dan APBD Tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Utama Lantai 2 Kantor DPRD Kota Samarinda, dimulai pukul 09.00 WITA hingga selesai.
Hearing ini dihadiri oleh Ketua dan seluruh Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, di antaranya:
- Deni Hakim Anwar, S.H
- Arif Kurniawan, S.P, M.M
- Akhmad Sukamto, S.H
- Fahruddin, S.Hut, M.A.P
- Jasno, S.P., M.M
- Arie Wibowo, S.E
- Abdul Rohim, S.P
- H. Romadhoni Putra Pratama
- Moh. Yusrul Hana
- M. Andriansyah, S.Hut, M.P
Turut hadir Kepala BPBD Kota Samarinda, Suwarso A.Ks., M.Si, beserta sejumlah kepala bidang dan staf terkait.
Dalam pemaparan yang disampaikan oleh BPBD, disebutkan bahwa alokasi anggaran murni APBD untuk tahun 2025 sebesar Rp14 miliar, sementara APBD Perubahan (APBD-P) ditambahkan sebesar Rp1 miliar. Hingga saat ini, realisasi anggaran telah mencapai sekitar 60%.
Anggota Komisi III memberikan sejumlah masukan dan meminta BPBD untuk mempercepat proses realisasi anggaran, terutama terkait program-program penanggulangan bencana yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Selain itu, Komisi III juga meminta agar usulan APBD-P 2025 dan APBD 2026 disusun secara lebih terstruktur, dengan mempertimbangkan kebutuhan prioritas dan kesiapan pelaksanaan di lapangan.
“Kami ingin memastikan setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar digunakan secara efektif dan tepat sasaran, khususnya dalam penanggulangan bencana yang sangat krusial bagi kota ini,” tegas salah satu anggota Komisi III dalam sesi diskusi.
Hearing ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD Kota Samarinda untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan optimal, transparan, dan sesuai dengan target yang telah direncanakan.
