DPRD Kota Samarinda merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan untuk mendukung pembangunan kota yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
Peran lembaga legislatif daerah berkembang mengikuti perubahan sistem pemerintahan Indonesia, dari masa kolonial hingga penguatan otonomi daerah pada era Reformasi.
Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan masih terbatas. Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, sistem pemerintahan daerah mulai mengalami perubahan, termasuk pembentukan lembaga legislatif daerah sejalan dengan perkembangan otonomi daerah.
DPRD berperan sebagai representasi rakyat dalam mendukung perencanaan pembangunan dan kebijakan publik. Dalam masa Orde Baru, ruang pengawasan legislatif terhadap eksekutif relatif lebih terbatas dan sangat dipengaruhi kebijakan pemerintahan pusat.
Reformasi 1998 membawa perubahan besar terhadap pemerintahan daerah. Penguatan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memperluas peran DPRD dalam pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan.
Anggota DPRD dipilih secara langsung melalui pemilihan umum legislatif setiap lima tahun. Dengan keberagaman fraksi dan alat kelengkapan, DPRD menjalankan fungsi representasi masyarakat serta mengawal kebijakan dan pembangunan Kota Samarinda.
DPRD mendukung arah pembangunan Kota Samarinda melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan selaras dengan aspirasi masyarakat serta kebijakan pembangunan daerah.
“Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Pusat Peradaban.”
Arah pembangunan kota menjadi salah satu rujukan dalam pembahasan kebijakan, program, anggaran, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Mewujudkan masyarakat kota yang religius, unggul, dan berbudaya.
Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan, dan berkeadilan.
Mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, bebas korupsi, dan partisipatif.
Mewujudkan infrastruktur kota yang mantap dan modern.
Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni, dan lestari.
DPRD menjalankan fungsi yang saling berkaitan untuk memastikan kebijakan daerah, anggaran publik, dan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai ketentuan serta kepentingan masyarakat.
Hak kelembagaan digunakan untuk memperoleh penjelasan, melakukan penyelidikan, serta menyampaikan pendapat atas kebijakan pemerintah daerah yang strategis.
Meminta keterangan kepada Wali Kota mengenai kebijakan penting dan strategis.
Melakukan penyelidikan terhadap kebijakan yang diduga bertentangan dengan ketentuan.
Menyampaikan pandangan resmi terkait kebijakan atau kondisi tertentu di daerah.
Struktur DPRD terdiri atas pimpinan, alat kelengkapan, fraksi, dan dukungan administratif Sekretariat DPRD yang bekerja sesuai tugas masing-masing.
Terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua DPRD yang berasal dari partai politik dengan perolehan kursi terbanyak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Alat kelengkapan membantu pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, anggaran, pengawasan, penjadwalan kegiatan, dan penegakan kode etik.
Fraksi merupakan pengelompokan anggota DPRD berdasarkan partai politik atau gabungan partai politik untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
Sekretariat DPRD memberikan dukungan administratif, keuangan, persidangan, perundang-undangan, fasilitasi penganggaran, pengawasan, serta layanan pendukung lainnya bagi pelaksanaan tugas DPRD.
Melalui fungsi pembentukan Perda, anggaran, dan pengawasan, DPRD Kota Samarinda berperan dalam menjaga keseimbangan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mendorong pembangunan kota yang transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab.
