5 Hal Menarik dari Forum Konsultasi Publik DPRD Samarinda

Berita Sekretariat DPRD

Forum Konsultasi Publik Sekretariat DPRD Samarinda: Capaian IKM Dibuka Apa Adanya

Sekretariat DPRD Kota Samarinda memaparkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara terbuka, mengakui capaian yang masih di bawah target, dan membuka ruang kritik dari berbagai pemangku kepentingan.

Jumat, 20 November 2026 Ruang Rapat Gabungan Sekretariat DPRD Tema: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
15Jenis layanan di E-KIANPUAS
89%Rata-rata IKM
90%Target kinerja lembaga
99,90%Skor tertinggi
Tentang Forum

Ruang dialog untuk menyelaraskan standar pelayanan dengan kebutuhan nyata

Forum Konsultasi Publik (FKP) digelar Sekretariat DPRD Kota Samarinda sebagai ruang dialog partisipatif. Pihak sekretariat memaparkan capaian IKM sekaligus menjaring masukan, kritik, dan saran dari lintas pemangku kepentingan.

Kebijakan dan standar pelayanan birokrasi perlu diselaraskan dengan kebutuhan nyata di lapangan, dan itu dimulai dari keterbukaan data.
Capaian IKM

Lima layanan dengan kepuasan tertinggi

Sekretariat DPRD mengelola 15 jenis pelayanan yang sudah terintegrasi secara digital melalui aplikasi E-KIANPUAS milik Bagian Organisasi. Lima layanan berikut meraih predikat sangat baik.

Garis emas menandai target kinerja lembaga (90%)

01
Layanan Kenaikan Pangkat ASN99,90%
Pengguna: ASN Sekretariat DPRD
02
Layanan Cuti ASN96%
Pengguna: ASN dan P3K penuh waktu/paruh waktu
03
Layanan Fasilitasi Peningkatan SDM94%
Pengguna: Pegawai Sekretariat DPRD
04
Layanan Fasilitasi Permintaan Informasi Publik92%
Pengguna: seluruh kalangan masyarakat, melalui mekanisme permohonan, verifikasi, dan validasi
05
Layanan Fasilitasi SPPD91%
Pengguna: anggota dewan, pendamping, tenaga pakar/ahli, dan sekretariat
Catatan: Tingginya skor layanan kepegawaian internal (kenaikan pangkat, cuti, peningkatan SDM) penting karena aparatur yang terlayani dengan baik punya kapasitas lebih besar untuk melayani anggota dewan dan merespons permohonan informasi publik secara cepat dan akuntabel.
Transparansi

Mengakui selisih antara capaian dan target

Dalam paparan oleh Ibu Eni Sri Sulistiawati, rata-rata nilai seluruh layanan berada di angka 89%, sedikit di bawah target kinerja lembaga sebesar 90%. Angka ini disampaikan secara terbuka.

89%Rata-rata capaian seluruh layanan
90%Target kinerja lembaga

Terdapat 6 layanan dalam kategori “Baik”. Lima di antaranya dipaparkan rincian skornya:

A
Layanan Audiensi88%
Pengguna: LSM, lembaga masyarakat, dan elemen publik
B
Fasilitasi Penerimaan Tamu / Kunjungan Kerja88,13%
Pengguna: DPRD kota lain dan OPD luar
C
Penerimaan Magang / Anak PKL88,05%
D
Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat-Rapat Kerja DPRD86,95%
E
Fasilitasi Tempat dan Alat Kelengkapan Ruang Rapat84,73%
Pengguna: OPD dan LSM yang meminjam ruangan
Catatan: Menyampaikan selisih capaian di hadapan publik dan jajaran pengawas merupakan bentuk akuntabilitas. Kejujuran data seperti ini membangun kepercayaan publik lebih kuat daripada laporan yang selalu tampak sempurna.
Dinamika Data

Mengapa tiga layanan belum memiliki skor IKM

Dari 15 layanan, tiga tidak memiliki nilai IKM pada periode evaluasi ini. Penjelasannya bersifat administratif, bukan karena kinerja.

01

Fasilitasi Penyelenggaraan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir)

Belum ada responden yang mengisi, atau belum memasuki periode pengisian.

02

Layanan Pensiun

Tidak ada pegawai sekretariat yang memasuki masa pensiun pada tahun berjalan.

03

Layanan Pengganti Antar Waktu (PAW)

Tidak ada agenda pergantian antarwaktu anggota DPRD pada tahun ini.

Budaya Kerja

Diskusi serius, suasana tetap hangat

Plt. Sekretaris DPRD Kota Samarinda, Eddy Syahrani, S.Sos., mencairkan suasana dengan yel-yel internal sekretariat: “Satu keluarga, satu pikiran, satu kekuatan”. Beliau menegaskan bahwa perbaikan kualitas layanan membutuhkan masukan konstruktif yang lahir dari kebersamaan. Sambutannya ditutup dengan pantun:

Jalan-jalan ke Sungai Mahakam,
singgah sebentar membeli manggis.
Mari satukan pikiran dan pemahaman,
demi layanan publik yang lebih harmonis.

Usai pembukaan, beliau mengundang seluruh peserta menikmati nasi kuning bersama yang telah disediakan di ruang rapat, sebuah keramahan khas Samarinda.

Peserta Forum

Melibatkan pimpinan, pengawas, akademisi, dan generasi muda

Berdasarkan dokumen agenda resmi, forum ini merangkul unsur pemangku kepentingan yang beragam.

Unsur Pimpinan & Legislatif

  • Wakil Ketua II DPRD Kota Samarinda, Drs. Rusdi
  • Plt. Sekwan Eddy Syahrani, S.Sos.
  • Anggota Alat Kelengkapan Dewan

Unsur Pengawas & Teknis Pemkot

  • Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda
  • Inspektorat Kota Samarinda
  • BKPSDM Kota Samarinda

Unsur Perguruan Tinggi

  • Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda (2 orang)
  • Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda (2 orang)
  • UINSI Samarinda (2 orang)

Unsur Internal & Generasi Muda

  • Tenaga Pakar
  • 10 orang staf per bagian
  • 5 perwakilan staf PJLP
  • 4 perwakilan mahasiswa/siswa PKL
Catatan: Kehadiran mahasiswa dan siswa PKL di ruang yang sama dengan pimpinan dewan dan akademisi membuka perspektif segar dari mereka yang berinteraksi langsung dengan layanan.
Kesimpulan

Pelayanan publik yang baik dimulai dari data yang jujur.

Evaluasi berbasis data, keterbukaan mengakui selisih target (89% dari target 90%), dan ruang kritik bagi semua pemangku kepentingan, ditopang sistem digital E-KIANPUAS, menjadikan perbaikan layanan publik lebih dari sekadar wacana.

Sumber: Humas Sekretariat DPRD Kota Samarinda, Forum Konsultasi Publik, 20 November 2026. Oleh Ferry Sachfiari A, SE

Secara utama, tujuan diselenggarakannya Forum Konsultasi Publik (FKP) Sekretariat DPRD Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

  1. Wadah Dialog Partisipatif: Menyediakan ruang diskusi terbuka antara pihak sekretariat dengan para pemangku kepentingan (OPD, akademisi, perwakilan masyarakat, hingga peserta magang) untuk menyelaraskan kebijakan dan standar pelayanan dengan kebutuhan nyata publik.
  2. Memaparkan Evaluasi Layanan: Menyampaikan secara transparan upaya peningkatan kualitas layanan publik, khususnya memaparkan 15 jenis standar pelayanan beserta capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diukur melalui sistem E-KIANPUAS.
  3. Menjaring Masukan, Kritik, dan Saran: Mendengarkan langsung tanggapan serta gagasan konstruktif dari peserta forum yang nantinya dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan konkret di lingkungan Sekretariat DPRD.
  4. Meningkatkan Tata Kelola Layanan: Memastikan agar pelayanan publik yang dihadirkan dapat berjalan secara lebih transparan, akuntabel, responsif, tepat sasaran, dan harmonis.

Prinsip utamanya adalah bahwa kualitas pelayanan publik tidak dapat dibangun secara sepihak, sehingga keterlibatan masyarakat dan akademisi menjadi kunci dalam penyempurnaannya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

wpChatIcon
wpChatIcon