Rapat koordinasi membahas dampak penyesuaian opsen dan bagi hasil pajak terhadap APBD Perubahan 2026 dan rencana APBD 2027.
Rapat Koordinasi Pemkot dan DPRD Kota Samarinda
Daftar Isi
1 Pokok pembahasan 2 Program dan kewajiban diamankan 3 Dialog dan data 4 Harapan RDP bersama GubernurDPRD Kota Samarinda bersama Pemerintah Kota Samarinda menggelar Rapat Koordinasi untuk membahas dampak penyesuaian alokasi opsen dan bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap APBD Perubahan 2026 dan rencana APBD 2027.
Rapat dihadiri Wali Kota Samarinda, Wakil Wali Kota Samarinda, Ketua dan Wakil Ketua DPRD, anggota DPRD, serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Samarinda. Pertemuan ini menjadi ruang bersama untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan sambil mencari titik temu dengan pemerintah provinsi.
1Pokok Pembahasan: Penyesuaian Alokasi Pajak
Pemkot Samarinda menyampaikan bahwa penyesuaian alokasi opsen dan bagi hasil pajak dari Pemprov Kaltim berpotensi mengurangi penerimaan daerah sekitar Rp209 miliar. Dampaknya dirasakan pada postur APBD Perubahan 2026 dan perencanaan pembayaran sejumlah kewajiban daerah.
Dari sisi Pemprov Kaltim, Sekretaris Daerah Provinsi sebelumnya menjelaskan bahwa proyeksi pendapatan provinsi dikoreksi lebih dari Rp1 triliun, sehingga bagi hasil kepada kabupaten/kota ikut menyesuaikan. Kedua pemerintah daerah sama-sama menghadapi tekanan fiskal, sehingga ruang untuk mencari solusi bersama tetap terbuka.
2Program dan Kewajiban Tetap Diamankan
Rapat menyepakati sejumlah langkah agar kepentingan masyarakat dan kepastian pelaksanaan program tetap terjaga.
Kegiatan berkontrak tetap berjalan
Kegiatan dan proyek yang telah terikat kontrak tidak dihapus.
Kewajiban diprioritaskan di awal 2027
Kewajiban yang belum dapat dibayarkan tahun ini dialihkan dalam APBD 2027 dan diprioritaskan saat dana transfer mulai masuk.
Aspirasi (Pokir) tetap diakomodasi
Pokok-Pokok Pikiran DPRD diakomodasi sesuai ketentuan. Rincian nilainya ditetapkan setelah angka transfer dipastikan melalui rekonsiliasi.
Penjelasan tertulis kepada DPRD
Pemkot menyampaikan surat penjelasan resmi mengenai posisi administrasi keuangan APBD Perubahan 2026 agar pencatatan transparan dan akuntabel.
3Dialog dan Data sebagai Jalan Utama
Pemkot dan DPRD memilih jalur komunikasi yang berbasis data. Pemkot sebelumnya menyampaikan harapan agar persoalan ini dapat diselesaikan melalui rekonsiliasi dan perhitungan ulang tanpa menimbulkan polemik berkepanjangan.
Permohonan peninjauan kembali
Pemkot telah menyampaikan keberatan secara resmi kepada Pemprov Kaltim disertai permohonan peninjauan kembali.
Menyamakan pemahaman data
Pemkot meminta penjelasan atas dasar perhitungan alokasi, termasuk dokumen penetapan dan kertas kerjanya, agar kedua pihak memiliki pemahaman data yang sama.
Simulasi perhitungan oleh Bapenda
Bapenda Kota Samarinda menyiapkan simulasi perhitungan sebagai bahan pembahasan dengan pemerintah provinsi.
4Harapan RDP Bersama Gubernur Kaltim
Dalam rapat, Wali Kota dan sejumlah anggota DPRD menyampaikan keinginan untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Gubernur Kalimantan Timur. Gubernur dimungkinkan diundang ke DPRD Kota Samarinda agar pembahasan dapat dilakukan langsung, terbuka, dan berbasis data.
Anggota DPRD juga menyatakan dukungan agar perjuangan hak keuangan daerah dilakukan bersama, melampaui sekat politik. Pemkot dan DPRD memandang persoalan ini sebagai urusan tata kelola dan hubungan keuangan antarpemerintah daerah, dan berharap dapat menemukan formula yang adil dan transparan bersama Pemprov Kaltim demi pelayanan publik di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Timur.
Satu tujuan: pelayanan publik tetap berjalan.
Dialog, data, dan kerja bersama menjadi jalan untuk menjaga kepentingan masyarakat Kalimantan Timur.
Jl. Basuki Rahmad No. 2, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Pelabuhan, Samarinda


