Cari Titik Temu soal Opsen dan Bagi Hasil Pajak, DPRD dan Pemkot Samarinda Buka Peluang Hadirkan Gubernur Kaltim

Berita · DPRD Kota Samarinda
DPRD dan Pemkot Samarinda Kedepankan Dialog dengan Pemprov Kaltim, Harapkan RDP Bersama Gubernur

Rapat koordinasi membahas dampak penyesuaian opsen dan bagi hasil pajak terhadap APBD Perubahan 2026 dan rencana APBD 2027.

S
DPRD Kota SamarindaKota Samarinda
📅 Kamis, 19 November 2026
⏱ ± 3 menit baca
Rapat Koordinasi Pemerintah Kota Samarinda bersama DPRD Kota Samarinda
Rapat Koordinasi Pemkot Samarinda bersama DPRD Kota Samarinda di Ruang Rapat Paripurna.

Rapat Koordinasi Pemkot dan DPRD Kota Samarinda

Hari / TanggalKamis, 19 November 2026
Waktu14.00 WITA
TempatRuang Rapat Paripurna DPRD Kota Samarinda, Lantai 2
Wali KotaWakil Wali KotaKetua DPRDWakil Ketua DPRDAnggota DPRDTAPD

DPRD Kota Samarinda bersama Pemerintah Kota Samarinda menggelar Rapat Koordinasi untuk membahas dampak penyesuaian alokasi opsen dan bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap APBD Perubahan 2026 dan rencana APBD 2027.

Rapat dihadiri Wali Kota Samarinda, Wakil Wali Kota Samarinda, Ketua dan Wakil Ketua DPRD, anggota DPRD, serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Samarinda. Pertemuan ini menjadi ruang bersama untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan sambil mencari titik temu dengan pemerintah provinsi.

1Pokok Pembahasan: Penyesuaian Alokasi Pajak

Pemkot Samarinda menyampaikan bahwa penyesuaian alokasi opsen dan bagi hasil pajak dari Pemprov Kaltim berpotensi mengurangi penerimaan daerah sekitar Rp209 miliar. Dampaknya dirasakan pada postur APBD Perubahan 2026 dan perencanaan pembayaran sejumlah kewajiban daerah.

± Rp209 miliarPotensi penyesuaian penerimaan
> Rp70 miliarBerasal dari opsen
± Rp139 miliarBerasal dari bagi hasil pajak

Dari sisi Pemprov Kaltim, Sekretaris Daerah Provinsi sebelumnya menjelaskan bahwa proyeksi pendapatan provinsi dikoreksi lebih dari Rp1 triliun, sehingga bagi hasil kepada kabupaten/kota ikut menyesuaikan. Kedua pemerintah daerah sama-sama menghadapi tekanan fiskal, sehingga ruang untuk mencari solusi bersama tetap terbuka.

2Program dan Kewajiban Tetap Diamankan

Rapat menyepakati sejumlah langkah agar kepentingan masyarakat dan kepastian pelaksanaan program tetap terjaga.

✅

Kegiatan berkontrak tetap berjalan

Kegiatan dan proyek yang telah terikat kontrak tidak dihapus.

📅

Kewajiban diprioritaskan di awal 2027

Kewajiban yang belum dapat dibayarkan tahun ini dialihkan dalam APBD 2027 dan diprioritaskan saat dana transfer mulai masuk.

🗂️

Aspirasi (Pokir) tetap diakomodasi

Pokok-Pokok Pikiran DPRD diakomodasi sesuai ketentuan. Rincian nilainya ditetapkan setelah angka transfer dipastikan melalui rekonsiliasi.

📄

Penjelasan tertulis kepada DPRD

Pemkot menyampaikan surat penjelasan resmi mengenai posisi administrasi keuangan APBD Perubahan 2026 agar pencatatan transparan dan akuntabel.

3Dialog dan Data sebagai Jalan Utama

Pemkot dan DPRD memilih jalur komunikasi yang berbasis data. Pemkot sebelumnya menyampaikan harapan agar persoalan ini dapat diselesaikan melalui rekonsiliasi dan perhitungan ulang tanpa menimbulkan polemik berkepanjangan.

  1. Permohonan peninjauan kembali

    Pemkot telah menyampaikan keberatan secara resmi kepada Pemprov Kaltim disertai permohonan peninjauan kembali.

  2. Menyamakan pemahaman data

    Pemkot meminta penjelasan atas dasar perhitungan alokasi, termasuk dokumen penetapan dan kertas kerjanya, agar kedua pihak memiliki pemahaman data yang sama.

  3. Simulasi perhitungan oleh Bapenda

    Bapenda Kota Samarinda menyiapkan simulasi perhitungan sebagai bahan pembahasan dengan pemerintah provinsi.

4Harapan RDP Bersama Gubernur Kaltim

Dalam rapat, Wali Kota dan sejumlah anggota DPRD menyampaikan keinginan untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Gubernur Kalimantan Timur. Gubernur dimungkinkan diundang ke DPRD Kota Samarinda agar pembahasan dapat dilakukan langsung, terbuka, dan berbasis data.

ℹ️ Rencana RDP masih akan ditindaklanjuti oleh pimpinan DPRD. Usulan pembentukan panitia khusus (pansus) juga mengemuka dan akan dibahas lebih lanjut melalui Badan Musyawarah.

Anggota DPRD juga menyatakan dukungan agar perjuangan hak keuangan daerah dilakukan bersama, melampaui sekat politik. Pemkot dan DPRD memandang persoalan ini sebagai urusan tata kelola dan hubungan keuangan antarpemerintah daerah, dan berharap dapat menemukan formula yang adil dan transparan bersama Pemprov Kaltim demi pelayanan publik di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Timur.

Satu tujuan: pelayanan publik tetap berjalan.

Dialog, data, dan kerja bersama menjadi jalan untuk menjaga kepentingan masyarakat Kalimantan Timur.

Sekretariat DPRD Kota Samarinda
Jl. Basuki Rahmad No. 2, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Pelabuhan, Samarinda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

wpChatIcon
wpChatIcon