Forum Konsultasi Publik Sekretariat DPRD Samarinda: Capaian IKM Dibuka Apa Adanya
Sekretariat DPRD Kota Samarinda memaparkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara terbuka, mengakui capaian yang masih di bawah target, dan membuka ruang kritik dari berbagai pemangku kepentingan.
Ruang dialog untuk menyelaraskan standar pelayanan dengan kebutuhan nyata
Forum Konsultasi Publik (FKP) digelar Sekretariat DPRD Kota Samarinda sebagai ruang dialog partisipatif. Pihak sekretariat memaparkan capaian IKM sekaligus menjaring masukan, kritik, dan saran dari lintas pemangku kepentingan.
Lima layanan dengan kepuasan tertinggi
Sekretariat DPRD mengelola 15 jenis pelayanan yang sudah terintegrasi secara digital melalui aplikasi E-KIANPUAS milik Bagian Organisasi. Lima layanan berikut meraih predikat sangat baik.
Garis emas menandai target kinerja lembaga (90%)
Mengakui selisih antara capaian dan target
Dalam paparan oleh Ibu Eni Sri Sulistiawati, rata-rata nilai seluruh layanan berada di angka 89%, sedikit di bawah target kinerja lembaga sebesar 90%. Angka ini disampaikan secara terbuka.
Terdapat 6 layanan dalam kategori “Baik”. Lima di antaranya dipaparkan rincian skornya:
Mengapa tiga layanan belum memiliki skor IKM
Dari 15 layanan, tiga tidak memiliki nilai IKM pada periode evaluasi ini. Penjelasannya bersifat administratif, bukan karena kinerja.
Fasilitasi Penyelenggaraan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir)
Belum ada responden yang mengisi, atau belum memasuki periode pengisian.
Layanan Pensiun
Tidak ada pegawai sekretariat yang memasuki masa pensiun pada tahun berjalan.
Layanan Pengganti Antar Waktu (PAW)
Tidak ada agenda pergantian antarwaktu anggota DPRD pada tahun ini.
Diskusi serius, suasana tetap hangat
Plt. Sekretaris DPRD Kota Samarinda, Eddy Syahrani, S.Sos., mencairkan suasana dengan yel-yel internal sekretariat: “Satu keluarga, satu pikiran, satu kekuatan”. Beliau menegaskan bahwa perbaikan kualitas layanan membutuhkan masukan konstruktif yang lahir dari kebersamaan. Sambutannya ditutup dengan pantun:
singgah sebentar membeli manggis.
Mari satukan pikiran dan pemahaman,
demi layanan publik yang lebih harmonis.
Usai pembukaan, beliau mengundang seluruh peserta menikmati nasi kuning bersama yang telah disediakan di ruang rapat, sebuah keramahan khas Samarinda.
Melibatkan pimpinan, pengawas, akademisi, dan generasi muda
Berdasarkan dokumen agenda resmi, forum ini merangkul unsur pemangku kepentingan yang beragam.
Unsur Pimpinan & Legislatif
- Wakil Ketua II DPRD Kota Samarinda, Drs. Rusdi
- Plt. Sekwan Eddy Syahrani, S.Sos.
- Anggota Alat Kelengkapan Dewan
Unsur Pengawas & Teknis Pemkot
- Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda
- Inspektorat Kota Samarinda
- BKPSDM Kota Samarinda
Unsur Perguruan Tinggi
- Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda (2 orang)
- Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda (2 orang)
- UINSI Samarinda (2 orang)
Unsur Internal & Generasi Muda
- Tenaga Pakar
- 10 orang staf per bagian
- 5 perwakilan staf PJLP
- 4 perwakilan mahasiswa/siswa PKL
Pelayanan publik yang baik dimulai dari data yang jujur.
Evaluasi berbasis data, keterbukaan mengakui selisih target (89% dari target 90%), dan ruang kritik bagi semua pemangku kepentingan, ditopang sistem digital E-KIANPUAS, menjadikan perbaikan layanan publik lebih dari sekadar wacana.
Sumber: Humas Sekretariat DPRD Kota Samarinda, Forum Konsultasi Publik, 20 November 2026. Oleh Ferry Sachfiari A, SE
Secara utama, tujuan diselenggarakannya Forum Konsultasi Publik (FKP) Sekretariat DPRD Kota Samarinda adalah sebagai berikut:
- Wadah Dialog Partisipatif: Menyediakan ruang diskusi terbuka antara pihak sekretariat dengan para pemangku kepentingan (OPD, akademisi, perwakilan masyarakat, hingga peserta magang) untuk menyelaraskan kebijakan dan standar pelayanan dengan kebutuhan nyata publik.
- Memaparkan Evaluasi Layanan: Menyampaikan secara transparan upaya peningkatan kualitas layanan publik, khususnya memaparkan 15 jenis standar pelayanan beserta capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diukur melalui sistem E-KIANPUAS.
- Menjaring Masukan, Kritik, dan Saran: Mendengarkan langsung tanggapan serta gagasan konstruktif dari peserta forum yang nantinya dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan konkret di lingkungan Sekretariat DPRD.
- Meningkatkan Tata Kelola Layanan: Memastikan agar pelayanan publik yang dihadirkan dapat berjalan secara lebih transparan, akuntabel, responsif, tepat sasaran, dan harmonis.
Prinsip utamanya adalah bahwa kualitas pelayanan publik tidak dapat dibangun secara sepihak, sehingga keterlibatan masyarakat dan akademisi menjadi kunci dalam penyempurnaannya.


